COMMUNITY FORESTRY DI NEPAL:

Sebuah Pelajaran Bagi Desentralisasi dan Devolusi

Pengelolaan Sumber daya Hutan di Jawa

Oleh : Irfan Bakhtiar

Makalah Disampaikan dalam Diskusi Panel Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pengelolaan Sumber daya Hutan

Gambaran Singkat Tentang Kondisi Umum Nepal

Nepal adalah sebuah kerajaan kecil yang terletak di Asia selatan, tepatnya berada di antara India dan China. Diapitnya Nepal oleh dua negara besar tersebut berpengaruh pada etnis, budaya, dan agama masyarakat Nepal. Masyarakat Nepal terdiri atas masyarakat keturunan India, Cina (Tibet), dan campuran antara keduanya.

Nepal merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kondisi geografis yang sangat khas. Gunung, perbukitan, sungai, dan jurang yang menganga merupakan fenomena geografis yang sangat lazim di negara tersebut. Keberadaan negara ini yang terletak di sisi selatan barisan pegunungan Himalaya menyebabkan keindahan bentang alam Nepal sebagai sebuah keniscayaan.

Secara garis besar, wilayah Nepal terbagi ke dalam tiga bagian berdasarkan ketinggian dan kondisi alam yang lain. Ketiga bagian tersebut adalah Himalayan range, daerah middle hill, dan daerah Terrai yang merupakan dataran yang paling rendah dan agak landai.

Hutan di Nepal dan Sejarah Pengelolaannya.

Lebih dari sepertiga daratan di Nepal merupakan kawasan berhutan atau kawasan hutan, yaitu seluas 5.518.000 ha. Sebagaimana layaknya kawasan subtropis lainnya, vegetasi yang tumbuh di kawasan tersebut didominasi oleh jenis Eucallyptus spp dan Pinus spp. Jenis-jenis pinus mendominasi di daerah middle hill, dan eucallyptus secara alami banyak terdapat di daerah Terrai.

Kondisi hutan di daerah middle hill agak berbeda dengan keadaan di Terrai. Keadaan tanah di daerah middle hill sedikit kurang subur dibandingkan dengan tanah di daerah Terrai. Karena itu, interaksi antara manusia dengan hutan di kawasan ini lebih intensif, karena sedikit banyak, masyarakat cukup tergantung pada hutan di daerah ini.

Eksploitasi dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Selain kebutuhan kayu perkakas, pemenuhan kebutuhan yang harus disediakan oleh hutan terutama adalah kebutuhan kayu bakar. Hal ini disebabkan oleh iklim daerah perbukitan yang cukup dingin, terutama di musim dingin. Pemenuhan kebutuhan tersebut masih ditambah lagi dengan eksploitasi komersial yang dilakukan terhadap hutan di kawasan tersebut.

Hutan di daerah middle hill ini mengalami kerusakan yang sangat parah pada awal abad 20 sampai dengan tahun 1951. Sejak tahun 1957, berbagai kebijakan diterapkan untuk menyelamatkan sumber daya hutan yang tersisa dan untuk melakukan rehabilitasi terhadap lahan yang semakin gundul. Pada tahun 1959, akses masyarakat terhadap sumber daya hutan ditutup dengan pemberlakuan Forest Nationalization Act. Dengan undang-undang tersebut pemerintah menguasai seluruh kawasan hutan yang ada di Nepal. Penguasaan hutan oleh pemerintah tersebut diperkuat lagi di dalam Forest Act tahun 1961 yang menegaskan kekuasaan pemerintah atas seluruh wilayah hutan dan pengaturan mengenai :

        1. Mekanisme pengelolaan hutan, termasuk pengamanan dan penjagaan melalui pendekatan keamanan.
        2. Mengembangkan kelembagaan pemerintah dalam penguasaan dan pengelolaan hutan.

Namun demikian, usaha yang dilakukan tidak pernah dapat mencapai hasil yang memuaskan. Bahkan, deforestasi masih terus terjadi, dan kondisi lahan semakin buruk. Pada periode tahun 1964 s/d 1984, deforestasi yang terjadi mencapai angka 80%.

Dengan kondisi yang parah akibat kerusakan yang telah terjadi, Nepal merupakan salah satu negara yang tidak lagi dapat bergantung pada hutan sebagai sumber pendapatan negara. Hutan di daerah Terrai memang dieksploitasi secara komersial, namun tidak dilakukan dalam skala yang cukup besar. Bentang alam dan potensi sumber daya yang terbatas menyebabkan pengusahaan hutan di Nepal tidak dapat dilakukan dalam skala besar.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang ada, pada tahun 1976 dikenalkanlah istilah penchayat forest dalam National Forestry Plan, yaitu hutan yang dikelola oleh suatu badan pemerintahan desa dan disebut Village Penchayat Forest.

Dalam pola ini, pembagian hasil hutan dilakukan antara penchayat dengan pemerintah pusat. Sedangkan tanggung jawab pengelolaan ada pada tingkat regional, atau setingkat propinsi. Upaya ini dilakukan dengan asumsi bahwa lembaga politik di desa yang notabene memiliki konstituen yang jelas dapat melakukan pengelolaan dan rehabilitasi hutan dengan baik.

Namun, ternyata kebijakan penchayat forest ini tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Kurangnya dukungan masyarakat ini disebabkan oleh berubahnya para penguasa desa setelah masa pemilihan, yaitu dengan tidak melibatkan masyarakat dan hanya mengambil keuntungan dari hutan saja.

Desentralisasi Sebagai Titik Awal Devolusi dalam Pengelolaan Hutan di Nepal.

Pada tahun 1982, dilahirkan peraturan tentang desentralisasi yang disebut Decentralization Act. Dalam undang-undang ini, berbagai kewenangan yang semula ada di tingkat pusat dilimpahkan ke distrik (setingkat kabupaten), termasuk kewenangan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Pada periode 1983 s/d 1988, Departemen Kehutanan (Departement of Forestry/DoF) menyesuaikan diri dengan UU Desentralisasi. Dalam restrukturisasi tersebut terbentuklah 5 Regional Directorates (RD/setingkat propinsi) dan 74 District Forest Offices (DFO, setingkat kabupaten). DFO memiliki kewenangan penuh untuk mengelola sumber daya hutan di wilayahnya, sedangkan keberadaan RD adalah untuk mengkoordinasikan rencana pengelolaan yang disusun oleh tiap-tiap distrik. Koordinasi ini diperlukan, karena pengelolaan sumber daya hutan harus dilakukan dengan pertimbangan ekologis, di mana pembagian wilayah secara ekologis dapat berbeda dengan pembagian wilayah administratif. Sedangkan Department of Forest (DoF) hanya berperan sebagai perumus kebijakan nasional dalam pengelolaan sumber daya hutan secara garis besar.

Sejak tahun 1987, pengelolaan hutan oleh Forest Users Groups/FUG (kelompok pengguna) atau yang lebih dikenal dengan istilah Community Forestry mulai diterapkan di Nepal. Pada tahun itu juga dilaksanakan National Workshop on Communtiy Forestry yang pertama.

Perkembangan politik dan iklim demokratisasi telah mendorong percepatan pengembangan konsep community forestry di Nepal. Dalam dataran kebijakan, hal ini ditandai dengan munculnya Forest Act pada tahun 1993 dan Forest Regulation tahun 1995 yang nyata-nyata menyebutkan Community Forestry sebagai salah satu konsep pengelolaan sumber daya hutan di negara tersebut. Dalam peraturan yang baru tersebut terjadi perubahan secara radikal pada pola pikir dan pola laku dari aparat kehutanan di semua tingkatan. Aparat pemerintah yang semula banyak berperan sebagai polisi hutan berubah menjadi fasilitator masyarakat.

Community Forestry: Tahapan, Regulasi, dan Capaian Hasilnya.

Penerapan community forestry (CF) di Nepal sedikit banyak didorong oleh besarnya dukungan lembaga donor internasional kepada tiap-tiap District Forest Office (DFO). Di berbagai distrik di Nepal terdapat CF project yang didukung oleh lembaga donor, baik INGO maupun lembaga pemerintah asing. Lembaga donor asing tersebut banyak memfasilitasi perubahan pola pikir dan pola laku para aparat sampai tingkat lapangan, dari pola polisionil kepada pola fasilitasi.

Dengan adanya kemampuan fasilitasi masyarakat para aparat kehutanan, baik District Forest Officer (Kepala Dinas) sampai dengan para forest ranger, proses CF dapat berjalan dengan baik. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh kelompok pengguna (FUG) untuk dapat mengelola suatu kawasan hutan adalah :

  1. Pembentukan kelompok dan penyusunan pengurus.
  2. Penyusunan aturan internal kelompok yang telah terbentuk.
  3. Pemetaan wilayah kelola secara partisipatif.
  4. Perencanaan operasional pengelolaan selama 5 tahun.
  5. Mengajukan permohonan ijin pengelolaan kepada DFO dengan melampirkan semua yang tersebut di atas (no 1 s/d 4).

Semua proses tersebut di atas harus dilalui, dengan difasilitasi oleh seorang forest ranger dari DFO.

Sejak dirintis pada tahun 1987/1988 dan diatur dalam peraturan perundangan pada tahun 1993 dan 1995 sampai dengan 1996, 15% dari luasan hutan di daerah middle hill diserahkan kepada FUGs. Dan pada daerah tersebut, sangat jelas bahwa rehabilitasi sudah dapat dilakukan dengan baik. Di beberapa distrik bahkan hasil tanaman masyarakat yang berjenis Pinus sudah siap untuk dipanen. Bahkan, di sebuah distrik yang bernama Kabhre Palanchok telah terdapat saw mill yang dimiliki oleh FUG.

Kondisi Masyarakat dan Kelembagaannya Yang Mendukung Community Forestry di Nepal, dan Komparasinya dengan Keadaan Masyarakat di Jawa

Community Forestry, merupakan suatu konsep pengelolaan hutan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek utama. Karena itu, keberhasilan program tersebut tidak akan terlepas dari kondisi masyarakat dan kelembagaannya. Karena masyarakatlah yang nantinya dapat menentukan program tersebut akan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Beberapa kondisi masyarakat dan kelembagaanya yang mendukung keberhasilan program community forestry dan dapat terlihat dalam sebuah pengamatan singkat antara lain :

Sebagian besar, bahkan hampir seluruh masyarakat Nepal hidup di desa dan berpenghidupan sebagai petani. Kebutuhan yang utama dari kehidupan petani tentunya adalah lahan. Berbeda dengan kondisi yang ada di Pulau Jawa, hampir semua petani di Nepal dapat dikatakan telah memiliki luasan lahan yang cukup untuk menjalani kehidupannya. Dengan kepemilikan lahan tersebut, tentunya kebutuhan akan lahan pertanian bukan merupakan sesuatu yang menjadi pertimbangan utama dalam menerapkan program community forestry tersebut. Dengan demikian CF di Nepal rata-rata tidak menganut pola tanam tumpang sari ataupun pembagian lahan hutan dan lahan pertanian.

Dalam kasus Jawa, keadaan masyarakat yang minim lahan merupakan pertimbangan utama dalam menerapkan program pengelolaan hutan apapun yang melibatkan masyarakat. Karena itu, apabila CF diterapkan di Jawa maka pola tanam yang dikembangkan pun harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya pola repong atau pola Management Regime (MR).

Dalam pengelolaan hutan di Nepal, yang menjadi kebutuhan utama masyarakat petani adalah kebutuhan akan pupuk yang murah dan kebutuhan pakan ternak. Kebutuhan akan pupuk dapat dipenuhi dengan pengambilan seresah, yang kemudian dijadikan alas tidur bagi ternak mereka. Selain untuk menghangatkan ternak, baik kerbau ataupun kambing, seresah tersebut dapat diolah menjadi pupuk kandang setelah tercampur dengan kotoran ternak.

- Kebutuhan akan hasil hutan kayu

Masyarakat Nepal hidup di daerah subtropis, yang memiliki fluktuasi temperatur yang luar biasa. Keadaan iklim tersebut mempengaruhi pola hidup masyarakat Nepal. Kebutuhan akan kayu bakar meningkat tajam pada saat musim dingin tiba. Selain untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, kayu bakar sangat dibutuhkan untuk menghangatkan kondisi rumah. Namun demikian, kondisi iklim pulalah yang membuat masyarakat Nepal terbiasa hidup dalam rumah batu. Karena itu, kebutuhan kayu perkakas, terutama untuk pembuatan rumah hampir dapat dikatakan tidak ada atau sangat sedikit.

Tingkat kebutuhan akan kayu bakar tersebut hampir sama dengan tingkat kebutuhan masyarakat di sekitar hutan di Jawa. Hasil penelitian lembaga ARuPA di Randublatung, Blora, Jawa Tengah menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat tertinggi yang diharapkan terpenuhi dari hutan adalah kayu bakar. Tingkat kebutuhan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel kebutuhan masyarakat desa dan ketersediaannya di B.H. Randublatung

Kebutuhan lapangan pekerjaan

6.723

Orang

Tenaga kerja yang diperlukan Perum Perhutani di B.H. Randublatung

4.440

Kebutuhan lahan

2.948,1

Hektare

Luas seluruh kawasan B.H. Randublatung

5.216,6

Kebutuhan kayu perkakas 

44,60

m3/tahun

Target tebangan Perum Perhutani tahun 2000 di B.H. Randublatung

5.376

Kebutuhan kayu bakar

125.750

Sm3/ta-hun

Ketersediaan kayu bakar di Bagian Hutan Randublatung

5.246

Kebutuhan hijauan makanan ternak

52.568

Ton/ta-hun

Ketersediaan pakan ternak di kawasan B.H. Randublatung

n.a.

Sumber : Astraatmaja, 2000, Desa Mengepung Hutan

Dalam tabel tersebut ditunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan kayu bakar jauh lebih tinggi dari kebutuhan akan kayu perkakas. Karena itu, sudah semestinya jenis tanaman berkayu yang dipilih tidak seragam, melainkan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Misalnya, tidak perlu semua luasan lahan ditanami dengan jati atau mahoni, melainkan dapat juga ditanam kayu jenis lain untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar.

Kepemilikan lahan yang cukup menyebabkan masyarakat Nepal tidak mengelola hutannya secara individual. Selain karena itu, faktor sumber daya manusia yang terbatas juga tidak memungkinkan masyarakat untuk mengolah lahannya secara individual, karena pertanian di Nepal dilakukan dengan teknologi tradisional, tanpa menggunakan mesin.

Pengelolaan secara kolektif akan dapat memungkinkan aturan-aturan internal dapat diberlakukan, karena setiap anggota kelompok mempunyai kepentingan yang sama terhadap sumber daya yang mereka kelola secara bersama-sama. Kebersamaan dan aturan internal kelembagaan kelompok inilah yang menjadi landasan bagi kuatnya kelembagaan masyarakat, dan faktor tersebut menjadi pendorong yang sangat kuat dalam keberhasilan community forestry .

Beberapa aturan internal yang berkembang antara lain :

Di Jawa, pengelolaan secara kolektif seperti terdapat di Nepal tidak lagi banyak dijumpai di Jawa. Dalam keterlibatan masyarakat pada pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani, misalnya. Masyarakat di Jawa banyak menggunakan sistem andil, yang merupakan pembagian luasan lahan kepada individu. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya kebutuhan akan lahan pertanian. Karena itu, aturan yang harus ada dalam suatu kelompok pengelola hutan di Jawa --kalau bisa terwujud (cetak tebal oleh penulis)-- adalah mekanisme pembagian andil yang adil dan dapat disepakati oleh semua anggota kelompok.

Masyarakat Nepal pada dasarnya merupakan masyarakat yang agamis. Aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh aturan yang ada dalam agama mereka, yaitu Hindu.

Kasta, salah satu aturan dalam agama Hindu merupakan faktor yang pada masa penchayat sangat menghambat proses demokratisasi dalam kelompok. Penchayat, baik dalam kepengurusan maupun dalam pengambilan keputusan sangat didominasi oleh masyarakat berkasta tinggi. Sedangkan masyarakat lain yang jumlah dan kepentingannya lebih besar, namun kastanya rendah tidak mendapat kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu, dalam community forestry kelompok yang digunakan adalah kelompok pengguna (user groups), dan di dalam kelompok tersebut tidak ada perbedaan atas dasar kasta. Atau dapat dikatakan dalam pengorganisasian masyarakat dalam forest users group telah terjadi demokratisasi dan sekularisasi, karena kasta sebagai ketentuan agama tidak lagi menjadi bahan pertimbangan.

Masyarakat Jawa, meskipun tidak terbagi ke dalam kasta, namun memiliki budaya feodalisme yang amat kuat. Keberadaan tokoh masyarakat sangat dominan. Tokoh masyarakat yang mendapatkan predikat ketokohannya karena kelebihan harta, kedudukan, maupun pendidikan dan ilmunya tersebut selalu menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dalam kelompok, meskipun sebenarnya mereka tidak berkepentingan secara langsung.

Seperti telah diuraikan di atas, otoritas dalam pengelolaan sumber daya hutan di Nepal adalah District Forest Office dengan segala kebijakan CF-nya yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengelola hutan.

Di Jawa, pengelolaan sumber daya hutan merupakan wewenang pemerintah, yang didelegasikan kepada Perum Perhutani melalui PP Nomor 53 Tahun 1999. Pengelolaan hutan yang dilakukan di Pulau Jawa, sejak jaman Bosch Wezen sampai dengan Perum Perhutani sekarang sangat sentralistik dan tidak memungkinkan masyarakat untuk mengelola kawasan hutan di sekitar desanya. Penerapan prosperity approach sejak tahun 1978 dengan berbagai programnya, seperti Tumpang Sari, Perhutanan Sosial, dan PMDH (Pembangunan Masyarakat Desa Hutan), dalam kenyataannya tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitar hutan (lihat tabel 2 tentang pendapatan petani hutan dalam program Tumpang Sari).

Tabel 2. Pengeluaran dan pemasukan bagi pengelolaan andil setiap hektare

 

Pengeluaran pesanggem/hektare

Pemasukan dari Perum Perhutani/hektare

 

Pekerjaan

HOK/ha

 

 

 

1

   

 

Rp 24.000

Uang kontrak

2

Babat/Resik

46,00

Rp 414.000

 

 

3

Gebrus I

133,71

Rp 1.203.429

Rp 100.000

Uang pengolahan tanah

4

Gebrus II

38,00

Rp 342.000

 

 

5

Bahan baku acir

 

Rp 9.000

 

 

6

Buat Acir

2,00

Rp 18.000

 

 

7

Pasang Acir

4,00

Rp 36.000

Rp 11.110

Buat dan Pasang Acir

8

Langsir Bibit

14,81

Rp 133.320

Rp 11.110

Langsir bibit

9

Tanam Bibit

31,15

Rp 280.320

Rp 11.110

Tanam bibit

10

Alat pertanian

 

Rp 33.333

 

 

11

 

 

 

Rp 1.722.800

Hasil tumpangsari sebagai upah

 

 Jumlah

 

Rp 2.469.402

Rp 1.856.130

 

Sumber : Ardana (2000), Desa Mengepung Hutan

Rekomendasi untuk Pengembangan Community Forestry di Jawa

  1. Pengembangan kelembagaan masyarakat dengan mempertemukan kepentingan antar individu dan antar kelompok masyarakat
  2. Kelembagaan masyarakat yang berkembang di Jawa kebanyakan merupakan kelembagaan yang berbasis pada wilayah administratif, dengan kelembagaan struktural. Dengan kelembagaan seperti ini, peranan elite desa akan sangat besar, karena penentu kebijakan adalah tokoh-tokoh masyarakat yang sudah terhimpun dalam lembaga formal seperti kepala desa, LKMD dan LMD. Pengembangan kelembagaan dengan basis persamaan kepentingan akan mempermudah masyarakat dalam mengekspresikan kehendaknya dalam sebuah lembaga yang akan memperjuangkan kepentingannya terhadap hutan.

  3. Menjauhkan masyarakat dari akar budaya feodalisme yang masih kuat
  4. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh budaya feodalisme. Sebagaimana sistem kasta dalam budaya Hindu, dalam sistem masyarakat feodal peran tokoh masyarakat sangat dominan, dan bahkan cenderung dapat menegasikan peran dan pendapat anggota masyarakat yang lain. Hal ini menjadi permasalahan, karena ketokohan seseorang pada umumnya bukan didasarkan pada kemampuan atau keterwakilan, namun lebih karena status sosial. Karena itu, untuk mengembangkan kelembagaan yang demokratis budaya feodal secara bertahap harus ditinggalkan oleh masyarakat.

  5. Mendorong dilaksanakannya desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan pengelolaan hutan oleh rakyat
  6. Pada akhir abad 20 ini pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih berciri sangat sentralistik. Sebagai implikasi dari sifatnya yang sentralistik maka hampir semua sumber daya alam yang strategis dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Namun pada saat ini dengan adanya perubahan rejim yang berkuasa nampaknya mulai ada sedikit perubahan menuju desentralisasi baik dalam pemerintahan maupun dalam pengelolaan sumber daya alam, yang ditandai dengan lahirnya UU No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Th. 2000, meskipun otonomi yang ada terkesan sebagai "otonomi setengah hati".

    Isu pemberdayaan masyarakat dan pengembalian hak masyarakat atas sumber daya alam semakin gencar dikampanyekan. Kondisi ini memberikan peluang bagi pembangunan sumber daya alam khususnya sumber daya hutan untuk dikelola secara lebih demokratis oleh rakyat.

    (Box : alternatif kelembagaan yang dapat dikedepankan dalam rangka penerapan otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya hutan dan sekaligus mengedepankan masyarakat sebagai aktor utama)

     

  7. Melestarikan budaya berhutan di kalangan masyarakat

Masyarakat Jawa merupakan potret masyarakat yang sudah terlalu lama dijauhkan dari alam sekitarnya. Sejak berabad yang lalu secara struktural masyarakat telah mengalami perampasan hak untuk mengelola hutan yang dilakukan oleh penguasa, dan bahkan pergantian kekuasaan tidak pernah dapat mengubah keadaan tersebut. Karena itu, dapat dikatakan sebagian masyarakat Jawa pada umumnya tidak lagi memiliki pengetahuan lokal dalam pengelolaan hutan.

Namun demikian banyak juga masyarakat Jawa yang masih sangat kental dengan budaya berhutannya. Budaya berhutan itu banyak ditunjukkan dengan berhasilnya pengusahaan hutan di lahan milik rakyat di berbagai tempat seperti Gunungkidul, Wonosobo, Wonogiri, dan berbagai tempat lainnya.

Dengan kondisi semacam ini, penyuluhan dan pendidikan lingkungan merupakan program yang tidak boleh terlepas dari semua program untuk mengembalikan hak masyarakat Jawa atas sumber daya hutannya. Pengalaman dari masyarakat yang memiliki budaya berhutan yang baik harus segera ditularkan pada kelompok masyarakat yang lain. Oleh karena itu, pengorganisasian rakyat, khususnya petani hutan menjadi suatu prasyarat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Penutup

Belajar dari pengalaman pengelolaan hutan di Nepal, dapat terlihat bahwa pengelolaan hutan oleh masyarakat merupakan alternatif yang terbaik untuk menyelamatkan keberadaan sumber daya hutan di Pulau Jawa dan di Indonesia pada umumnya. Karena harus disadari bahwa pengelolaan sumber daya hutan bukan semata-mata terkait dengan pendapatan negara atau pendapatan daerah, namun lebih dari itu merupakan sebuah pertaruhan bagi kehidupan umat manusia sampai akhir zaman.

 

Lampiran:

EVOLUSI KEBIJAKAN YANG TERKAIT DENGAN PERKEMBANGAN COMMUNITY FORESTRY DI NEPAL DAN KOMPARASINYA DENGAN KEBIJAKAN YANG SENAFAS DI INDONESIA (KHUSUSNYA JAWA)

Kebijakan di Nepal

Implikasinya dalam PSDH

Kebijakan di Indonesia

Implikasinya dalam PSDH

Forest Nationalization Act 1957

  • Semua hutan dikuasai oleh Pemerintah Pusat
  • Eksploitasi besar-besaran

Domeinverklaaring 1870

  • Perebutan tanah adat dan tanah rakyat oleh Pemerintah Belanda
  • Eksploitasi hutan Jawa besar-besaran

Forest Act 1961

  • Katagorisasi hutan
  • Penguatan aparat kehutanan

UU No. 5 Th. 1967

Pendirian Perum Perhutani 1972

  • State and capital based forest management
  • Hutan adat tidak diakui Pengelolaan hutan di Jawa diserahkan sepenuhnya kepada Perum Perhutani
  • Konflik yang semakin tinggi antara negara (Perum Perhutani) dan HPH dengan masyarakat sekitar hutan

Forest Preservation Act 1967

  • Pemberian kekuatan hukum pada aparat kehutanan
  • Penegakan peraturan dengan pendekatan polisionil
  • Terjadi konflik dengan masyarakat, yang menimbulkan perusakan dan penjarahan

PP No. 53 Th. 1999

  • Perhutani tetap dipercaya mengelola hutan di Jawa
  • Pendekatan polisionil dalam pengamanan hutan tetap menjadi pilihan
  • Konflik tetap tinggi, penjarahan semakin marak

National Forestry Plan 1976

  • Pengakuan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan
  • Konsep penchayat forest diperkenalkan

UU No. 41 Th 1999

Pengakuan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, namun sangat terbatas

Panchayat forest and Panchayat Forest Regulation 1978

  • Pelimpahan hutan negara kepada panchayat oleh pemerintah pusat
  • Pengakuan formal hak masyarakat dalam pengelolaan hutan

SK Menhutbun No. 677 Th. 1999

Diakuinya HKm, namun tidak berlaku di Jawa

Decentralization Act 1982

  • Pelimpahan wewenang kepada DFO dan panchayat
  • Promosi konsep User's Committee

UU No. 22 Th. 1999

PP No. 25 Th. 2000

?

Revision of PF and PF Regulation 1987

Penetapan Userís Committee sebagai pengelola hutan

-

-

Master Plan for Forestry Sector 1989

Memasukkan konsep FUG

-

-

Forest Act 1983

  • FUG sebagai pengelola hutan
  • Pemberdayaan FUG untuk pengelolaan hutan
  • Proses legalisasi CF

-

-

Forest Regulation 1995

  • Legalisasi CF
  • Aparat kehutanan berubah dari pengatur menjadi fasilitator

-

-

 

Sekretaris Jenderal Lembaga ARuPA Yogyakarta (back to top)

 

Bahan Bacaan :

________, 1995, Forest Act 2049 (1993), Translated by Law Book Management Board/HGMN, Ministry of Forest and Soil Conservation, FDP-HGMN, Kathmandu, Nepal.

________, 1995, Forest Regulation 2051 (1995), Translated by Law Book Management Board/HGMN, Ministry of Forest and Soil Conservation, FDP-HGMN, Kathmandu, Nepal.

Astraatmaja, Rama Ardana, 2000, Desa Mengepung Hutan, Makalah, Prosiding Semiloka PHPT sebagai Implementasi PHBM di Randublatung, BP ARuPA, Yogyakarta.

FKKM, 1999, Sekilas tentang Kehutanan Masyarakat Nepal, FKKM, Jakarta.

Harihar Acharya, 1999, FUGs Associated with Chaubas-Bhumlu Community Saw Mill : A Brief Account, NACRMP.

I Nyoman Nurjaya, 2000, Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Nepal, Perspektif Hukum dan Kebijakan, Prosiding Lokakarya PHBM, BP ARuPA, Yogyakarta.

Bakhtiar, Irfan (e), 2000, Desa Mengepung Hutan, Prosiding Semiloka PHPT sebagai Implementasi PHBM di Randublatung, BP ARuPA, Yogyakarta.

NUKCFP, 1999, A Brief Profile of NUKCFP, NUKCFP, Kathmandu, Nepal.

Simon, Hasanu, 1999, Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat, Teori dan Aplikasi pada Hutan Jati di Jawa, Bigraf Publishing, Yogyakarta.