MULAI DARI KABUPATEN:

Mekanisme dan Implementasi Otonomi daerah

Oleh: Ahmad Subagya*

Paradigma Otonomi Daerah

Kebijakan otonomi daerah tidak hanya menyangkut ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan saja, namun harus bisa mendorong berlangsungnya proses otonomi masyarakat di daerah.

Masyarakat otonom adalah masyarakat mandiri, yang dapat secara bebas menentukan sendiri pilihannya berdasarkan kebutuhan yang diperlukan dan dirasakan, seperti memilih kepala daerah, merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keputusan lainnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah.

Salah satu prasyarat untuk menciptakan kemandirian daerah adalah adanya perubahan dalam tata pemerintahan di daerah sehingga fungsi pemerintah daerah sebagai fasilitator masyarakat biasa optimal. Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten harus meminimalisir fungsi memerintah untuk kemudian secara tegas dan jelas lebih mengedepankan fungsi melayani dan memberikan fasilitas pada usaha-usaha pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah kabupaten seharusnya konsisten untuk mengikuti perubahan paradigma pemerintahan dalam melaksanakan setiap kebijakan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Tekad ini seharusnya terwujud dalam segala bidang dan diupayakan seoptimalkan mungkin agar bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat daerah mau mewujudkan misi otonomisasi yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Prinsip Otonomi Daerah

  1. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional dan yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berimbang dan berkeadilan serta perimbangan pusat dan daerah. Otonomi daerah diselenggarakan atas dasar prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, dengan tetap memperhatikan keanekaragaman dan potensi daerah . (UU nomor 22 tahun1999).
  2. Pengaturan dan pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berwujud pada sumber pendapatan daerah dan dana perimbangan. (UU 25 Tahun 1999).

Kendala Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pada hampir daerah kabupaten ada beberapa fenomena kultural-politis, yang harus dicermati karena potensi besar menjadi kendala pelaksanaan otonomi daerah.

  1. Partisipasi masyarakat rendah
  2. Sebagian besar masyarakat kabupaten mempunyai persepsi bahwa otonomi daerah merupakan persoalan pemerintah daerah. Kondisi seperti ini berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dan pemerintah kabupaten. Salah satu akibatnya adalah, dalam perencanaan dan persiapan lainnya pemerintah kabupaten akan sibuk sendirian dan kurang mendapat dukungan dan kontrol dari masyarakat. Mereka tidak perduli pemerintah siap atau tidak, cenderung menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.

    Bagi masyarakat, yang penting ada perubahan pada kinerja pemerintah sehingga masyarakat akan memperoleh pelayanan yang lebih baik dan murah. Sikap menunggu ini akan sangat mengganggu pelaksanaan otonomi daerah karena sesungguhnya pelaksanaan otonomi ini akan sangat diuntungkan dengan adanya partisipasi masyarakat.

  3. Sikap dan mentalitas penyelenggara Pemerintah Daerah
  4. Penyelenggaraan pemerintah di daerah merupakan salah satu kunci penting keberhasilan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, karena merekalah ujung tombak dan eksekutor program tersebut.

    Ada gejala yang cukup menonjol pada hampir semua pemerintah kabupaten bahwa sikap dan mentalitas aparatur baik eksekutif maupun legislatif masih menyisakan pengaruh kebijakan pemerintah yang sentralistik, sehingga mereka lebih baik menunggu dan kurang berani mengambil inisiatif dan prakarsa untuk melaksanakan fungsi pemerintah. Kondisi ini tentu saja tidak menguntungkan pelaksanaan otonomi justru ketika saat ini pemerintahan daerah di Kabupaten dituntut kepeloporannya untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan otonomi itu sendiri.

  5. Uniformitas
  6. Salah satu sisi kebijakan sentralistisme kekuasaan adalah kebijakan penyeragaman (uniformitas) pada semua bidang kehidupan masyarakat. Penyeragaman ini telah melumpuhkan semua sendi keanekaragaman daerah.

    Akibatnya banyak potensi yang tertutup dan tidak bisa berkembang dengan baik. Padahal salah satu kunci penting otonomi daerah. Dengan konteks kultur uniformitas ini pelaksanaan otonomi daerah akan menghadapi tantangan yang berat dalam upaya penggalian dan pertumbuhan keanekaragaman dan potensi daerah.

  7. Ketergantungan
  8. Sentralistik telah merenggut hampir semua kekuasaan pemerintah hanya pada pusat. Daerah tinggal memiliki kewenangan yang sedikit dan sekedar menjadi pelaksana kebijakan pusat. Daerah memiliki ketergantungan yang amat penting dengan pusat.

    Kebijakan otonomi mencoba membalik semua hal diatas. Tentu saja karena sudah berlangsung sangat lama, maka upaya tersebut akan memerlukan waktu yang cukup panjang, tidak bisa serta merta.

  9. Kecenderungan dominasi kekuasaan oleh pusat dan propinsi
  10. Ada kecenderungan kuat bahwa di sebagian kalangan Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Propinsi untuk bersikap setengah hati dalam menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten. Keengganan ini akan berdampak pada proses pengalihan dan penyerahan kewenangan terutama secara psikologis birokratis, sehingga proses penyerahan kewenangan akan berlarut-larut dan mengulur jadwal pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten.

  11. Sumber daya daerah dan sistem data daerah

Kesiapan pemerintah kabupaten untuk segera menyelenggarakan kewenangan pemerintah sering terhambat oleh dirinya sendiri. Banyak kabupaten yang kurang memiliki sumber daya, atau kurang memiliki data tentang sumber daya dan potensi daerah.

Masih sedikit kabupaten yang mempunyai sumber data yang lengkap dan aplikatif. Data yang tersedia selama ini kurang diolah dan disajikan dan bahkan jarang dipakai sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan daerah, sehingga banyak yang tidak relevan dan realistik.

Kelemahan ini semakin terasa pada era otonomi yang mensyaratkan semua kebijakan pembangunan daerah harus realistik, obyektif dan relevan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Mekanisme Implementasi

Pelaksanaan otonomi daerah dengan azas desentralisasi diharapkan mambawa implikasi luas pada masyarakat daerah ke arah yang lebih baik. Implementasi Otonomi seharusnya dapat mewujudkan kemandirian daerah, munculnya prakarsa daerah menghargai keanekaragaman dan potensi daerah. Sedangkan implementasi desentralisasi adalah tumbuhnya partisipasi masyarakat, adanya transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik, dan penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan secara demokratis.

Dengan mengacu pada target implementatif pelaksanaan otonomi daerah seperti tersebut di atas maka, Pemerintah Kabupaten bisa menempuh langkah-langkah alternatif sebagai berikut:

  1. Merumuskan kebijakan pokok otonomi Kabupaten

Perumusan kebijakan pokok menjadi sangat penting karena akan menjadi pegangan dan penuntun pelaksanaan kebijakan otonomi daerah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Alternatif kebijakan pokok pelaksanaan otonomi daerah adalah;

  1. Merumuskan strategi penyelenggaraan kewenangan Kabupaten.
  2. Kewenangan kabupaten adalah semua bidang kewenangan pemerintah kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Melihat luasnya kewenangan kabupaten maka diperlukan perumusan strategi untuk menetapkan penyelenggaraan kewenangan kabupaten.

    Sesuai dengan sifatnya, jenis kewenangan ini harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Kabupaten. Artinya menjadi syarat bagi eksistensi sebuah Pemerintah Kabupaten.

    Oleh karena itu akan manjadi salah satu tolok ukur kualitas Pemerintah Kabupaten. Kewenangan wajib yang harus diselenggarakan oleh setiap kabupaten adalah penyelenggaraan pemerintah pada bidang-bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

    Adalah jenis kewenangan yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat daerah. Jenis kewenangan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah atau untuk mempercepat pertumbuhan daerah.

    Untuk menyelenggarakan kewenangan ini kabupaten harus mengukur kemampuan sumber daya. Jika kabupaten kurang mampu untuk menyelenggarakan sendirian, maka perlu merintis kerjasama dengan kabupaten lain. Kerjasama antar kabupaten hendaknya lebih diprioritaskan karena dari sisi birokrasi pemerintahan lebih efisien dan akan mendorong kemandirian daerah kabupaten.

    Untuk menetapkan kewenangan-kewenangan selain kewenangan wajib dan prioritas, maka pemerintah kabupaten tidak perlu tergesa-gesa. Penetapan penyelenggaraan kewenangan nantinya akan berhubungan dengan perkembangan dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian maka penetapan penyelenggaraan kewenangan pemerintah kabupaten akan lebih dinamis dan relevan.

    3. Menyusun organisasi perangkat daerah

    Berdasarkan kebijakan pokok dan penetapan penyelenggaraan kewenangan kabupaten, disusun kedudukan, tugas, susunan dan tata kerja organisasi daerah kabupaten yang merupakan perangkat daerah dalam rangka memantapkan dan melaksanakan program kerja.

    Ada permasalahan yang kompleks dalam kaitannya dengan organisasi perangkat daerah terutama implikasi personalia dan pembiayaan serta efektivitas dan efisiensinya. Belum lagi kompleksitas yang diakibatkan terjadi eksodus "orang pusat" ke daerah. Oleh karenanya proses penyusunan organisasi daerah harus benar-benar jernih, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

    Penutup

    Rasanya, amatlah besar tingkat ekspektasi berbagai kalangan dan masyarakat terhadap pelaksaan ototnomi daerah. Beban dan sekaligus amanat bagi pemerintah kabupaten untuk mewujudkan kehidupan pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berwibawa dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat daerah. Mengingat kepentingan yang besar itu kiranya perlu kita cermati bersama beberapa pertanyaan yang masih menggantung sehubungan dengan persiapan dan pelaksanaan otonomi daerah.

    Apakah otonomi kabupaten akan berjalan dengan baik, mengingat alokasi waktu yang tersisa sekarang ini sangat singkat? Apakah kesempatan yang ada ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah kabupaten, DPRD kabupaten dan masyarakat daerah? Apakah daerah kabupaten sanggup mewujudkan otonomi daerah yang sesungguhnya?

    Semua tentunya kembali kepada kita, sebagai pihak yang peduli, merasa terkait, dan mempunyai komitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Mari kita mulai dari kabupaten!

    *Ketua Dewan Direktur Pusat Studi Pembangunan

    Regional (PUSPER) Indonesia,

    Anggota Dewan Konsultasi Otonomi Daerah Kabupaten Bantul,

    dan Ketua DPC PPP Kabupaten Bantul.